Bocor di Dalam, Hancur di Luar! Yanto: Jangan Sampai Kuningan 'Meleset'
 |
| Foto: Mantan Anggota DPRD Kuningan, Yanto |
KUNINGAN, KASATU.ID - Menyikapi berbagai pemberitaan yang muncul akhir-akhir ini di media, Yanto, mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, memberikan tanggapan serius terhadap kebocoran informasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Terbaru, ia menyoroti kebocoran terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya sangat memprihatinkan.
"Ini sudah berulang kali terjadi. Urusan mutasi saja bisa bocor dan diterima oleh orang luar struktur pemerintahan, bahkan oleh masyarakat sipil biasa. Bagaimana nanti jika kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat juga mengalami hal yang sama? Ini jelas sangat memalukan," ungkap Yanto kepada media, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, kebocoran informasi semacam itu tidak seharusnya terjadi di bawah sebuah kepemimpinan yang ideal. Hal tersebut menunjukkan lemahnya sistem kontrol dan kurangnya komunikasi efektif dalam struktur pemerintahan.
“Saya mempertanyakan, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Di masa kepemimpinan saat ini, informasi sekecil itu bisa bocor ke luar. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya dengan jalannya pemerintahan? Ini menandakan adanya komunikasi yang terputus atau bahkan ketidakharmonisan antara pimpinan dengan jajaran bawah dalam tubuh pemerintahan daerah,” lanjutnya.
Yanto juga menyoroti praktik penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan yang ia nilai tidak berbasis pada profesionalisme, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kebijakan itu seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Menempatkan seseorang dalam jabatan harus berdasarkan keahlian dan uji kelayakan yang obyektif. Jangan hanya karena alasan politik,” tegasnya.
Ia memberikan contoh konkret bagaimana sejumlah ASN yang dianggap berseberangan secara politik dengan pemerintah diduga disingkirkan, padahal mereka memiliki kapasitas dan kinerja yang baik.
"Contohnya, orang-orang yang kemarin berseberangan secara politik dengan pemerintah daerah malah disingkirkan. Padahal mereka berkualitas, mampu membangun pemerintahan, dan bisa membawa Kabupaten Kuningan ke arah yang lebih baik. Kenapa harus disingkirkan?" katanya.
Menurutnya, dendam politik apalagi dendam pribadi seharusnya tidak lagi menjadi bagian dalam roda birokrasi. Pilkada telah selesai dan kini saatnya semua pihak bersatu membangun daerah.
“Jangan ada dendam politik apalagi dendam pribadi terhadap rekan-rekan yang kemarin berbeda pilihan. Pilkada sudah usai. Mari kita bangun Kabupaten Kuningan bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki potensi, siapa pun dia, selama bisa diajak bekerja untuk kemajuan Kuningan. Seorang pemimpin harus punya jiwa negarawan demi kemajuan Kuningan, kalau seperti ini terus berlanjut, saya khawatir Kuningan bisa meleset dari arah pembangunan yang seharusnya,” ujarnya mengingatkan.
Dalam pernyataan itu, Yanto juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya menyangkut krisis gagal bayar terhadap pihak ketiga atau para kontraktor pelaksana proyek pemerintah. Ia menilai banyak kontraktor yang kini gulung tikar karena belum menerima pembayaran dari pemerintah daerah, padahal mereka sudah terlanjur mengambil pembiayaan dari perbankan.
“Saya sangat prihatin terhadap para pemborong yang melaksanakan proyek pemerintah. Saat ini banyak dari mereka yang sudah mulai gulung tikar karena menggunakan jasa perbankan. Tapi pemerintah daerah belum juga menyelesaikan pembayaran, bahkan bertahun-tahun,” ucapnya.
Yanto juga menolak narasi yang menyebut bahwa persoalan tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Ia menekankan bahwa TAPD dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus ikut bertanggung jawab.
“Jangan selalu menyalahkan Bupati terdahulu. TAPD dan Sekda kala itu pun adalah pihak yang turut bertanggung jawab langsung dalam menyusun dan mengatur anggaran daerah. Jangan melempar tanggung jawab dan mencuci tangan seperti itu,” katanya tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa Sekda yang kala itu menjabat pun dinilai terlibat dalam proses perencanaan anggaran di masa lalu.
“Sekda itu tahu betul soal anggaran. Jadi jangan pura-pura tidak tahu. Jangan coba lepas tanggung jawab,” tambahnya.
Yanto menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa apa yang ia sampaikan adalah bentuk kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Kuningan.
“Saya sampaikan ini sebagai bentuk masukan. Supaya Kuningan bisa menjadi lebih baik dan lebih maju, sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan. Jangan sampai Kuningan meleset dari jalur pembangunan. Sekali lagi, jangan sampai Kuningan meleset,” pungkasnya.
.RED
