Dari Kelurahan Cirendang Hingga BKPSDM, Uha: Budaya Pelesiran Berkedok Pelatihan Mengakar di Birokrasi Kuningan

KUNINGAN, KASATU.ID - Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, Rabu (30/7/2025) menyatakan bahwa praktik pelesiran berkedok pelatihan bukanlah fenomena baru dan tunggal pada birokrasi Kabupaten Kuningan. Menurutnya, contoh kasus kegiatan “pembinaan dan pelatihan” dari Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan ke Pangandaran pada tanggal 26-27 Juli 2025 hanyalah cerminan dari pola yang lebih besar. “Ini bukan kebetulan. Pola seperti ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika level atas melakukan pemborosan dengan dalih pelatihan, bawahan ikut-ikutan mencontoh,” kata Uha.

Pernyataan ini merujuk pada rencana kegiatan capacity building oleh BKPSDM Kuningan yang akan digelar pada tanggal 1-3 Agustus 2025 dengan anggaran hampir mencapai Rp 200 juta. Uha menilai, berdasarkan informasi yang didapatnya, kegiatan rekreasi Kelurahan Cirendang yang menghabiskan semua dana GU sebesar Rp 50 juta untuk berwisata ke Pangandaran terlihat “belajar” dari pola yang sama yakni pelesiran yang diformalkan atau diakali. 

“Bawahan hanya mengulang apa yang mereka lihat dari atas,” tegasnya.

Ia menambahkan, budaya ini tidak lahir dalam semalam. Ada kebiasaan lama di birokrasi yang menganggap pelatihan bukanlah sarana peningkatan kapasitas, melainkan kesempatan untuk piknik menghabiskan uang rakyat. 

“Inilah akar masalahnya. Bukan sekadar satu atau dua kegiatan, tapi mindset lama yang sudah terbentuk di birokrasi kita,” ujarnya.

Uha memperingatkan, jika pola ini tidak diputus, maka akan menjadi warisan buruk bagi generasi birokrat berikutnya. “Setiap tahun anggaran akan terbuang untuk kegiatan serupa, karena dianggap sebagai hak istimewa pejabat. Padahal, rakyat sedang menunggu perubahan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Kasus Kelurahan Cirendang, Dana Rp 50 Juta Lenyap, Agenda Hanya Wisata

Kegiatan Kelurahan Cirendang menuai kritik keras karena nyaris tidak ada muatan pembinaan. Berdasarkan jadwal yang didapat, dua hari kegiatan hanya diisi dengan wisata body rafting, makan-makan, acara bebas, ramah tamah, dan belanja oleh-oleh. Tidak ada satupun materi pelatihan atau pembinaan yang disampaikan secara khusus.

“Ini jelas pelesiran memakai uang rakyat yang dibungkus dengan agenda seolah-olah ada kegiatan formal,” kata Uha.

Dana yang digunakan pun terbilang besar. Total Rp 50 juta dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) untuk 48 peserta. Biaya yang dialokasikan per orang sekitar Rp700 ribu, yang jika dihitung hanya mencapai Rp 33,6 juta. Namun dalam laporan resmi, seluruh dana Rp 50 juta itu dilaporkan habis. Selisih Rp 16,4 juta yang cukup signifikan tersebut belum ada penjelasan resmi.

“Ini adalah indikasi kuat pemborosan, bahkan bisa masuk kategori penyalahgunaan anggaran atau merampok uang rakyat. Kalau tidak ada bukti jelas ke mana sisa dana itu dipakai, maka laporan ini cacat,” tegas Uha.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan dana GU bukan berarti bisa dihabiskan seenaknya tanpa program kerja dan pertanggungjawaban. Ironisnya lagi kegiatan tersebut dibungkus dengan judul Pembinaan Dan Pelatihan Kader Posyandu PKK Kelurahan Cirendang.

“Setiap rupiah dari uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Uang GU Kelurahan Cirendang semestinya digunakan untuk operasional staf atau pegawai dalam melayani masyarakat bukan malah habis dipakai tamasya, ini jelas persoalan serius, pengawasan dan pembinaan dari Camat Kuningan dipertanyakan” pungkasnya.

BKPSDM Rp 200 Juta, Pelesiran Eksklusif Dibungkus Pelatihan

Rencana kegiatan dari BKPSDM Kuningan yang akan digelar awal Agustus 2025 juga menuai kritik tajam. Dari dokumen yang beredar menunjukkan anggaran sebesar hampir Rp 200 juta dihabiskan untuk fasilitas mewah seperti tenda eksklusif, sleeping bag, konsumsi mewah tiga kali sehari, dua kali coffee break, hiburan malam, bahkan hingga ada suguhan kambing guling.

“Kalau ini disebut pelatihan, kita dipaksa percaya bahwa tidur di tenda dan makan kambing guling bisa meningkatkan kapasitas ASN,” sindir pedas Uha.

Materi pelatihan yang seharusnya menjadi inti acara hanya dijadwalkan dua jam setiap pagi. Sisanya diisi kegiatan rekreasional seperti hiking, outbound, senam pagi, ice breaking, dan ramah tamah dengan api unggun.

“Pelatihan seperti ini hanya formalitas. Output yang nyata bagi birokrasi tidak ada,” katanya.

Uha juga menyoroti aspek pemerataan. Dari 50 peserta yang akan diikutsertakan, 31 di antaranya adalah pejabat eselon II, sedangkan sisanya unsur pimpinan daerah dan undangan. Tidak ada satu pun ASN fungsional atau staf pelayanan yang dilibatkan.

“Yang paling butuh pelatihan justru mereka yang melayani masyarakat langsung, tapi malah sebaliknya” ujarnya.

Menurut Uha, ini adalah bukti lain bahwa pelatihan dijadikan ajang eksklusif bagi pejabat, bukan sebagai instrumen pemerataan kapasitas. 

“Ini yang saya sebut budaya birokrasi yang salah arah. Yang dibina adalah elitnya, bukan pelayan publik di lapangan,” tegasnya.

Dampak dan Tuntutan Audit Sistemik

Uha Juhana menilai bahwa kedua kegiatan ini, Rp 50 juta di Kelurahan Cirendang dan Rp 200 juta di BKPSDM menunjukkan pola pemborosan yang sistemik.

“Kalau kita jumlah, sudah Rp 250 juta yang hilang hanya untuk pelesiran. Berapa banyak pelayanan publik yang bisa diperbaiki dengan angka itu?” tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal keuangan daerah Kabupaten Kuningan sedang rapuh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, ketergantungan pada transfer pusat tinggi, dan banyak sektor prioritas seperti pendidikan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur rusak masih kekurangan anggaran.

“Di tengah kondisi seperti ini, membiarkan pelesiran pejabat adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat,” katanya.

LSM Frontal mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh. Uang GU sebesar Rp 50 juta pada kegiatan Kelurahan Cirendang harus diungkap, dan rencana kegiatan BKPSDM Rp 200 juta juga harus dilakukan evaluasi bahkan dibatalkan.

“Kalau ini tidak dihentikan sekarang, maka budaya pemborosan buang-buang anggaran akan semakin mengakar,” tegasnya.

Uha juga meminta kepada DPRD dan Bupati Kuningan mengambil langkah tegas. 

“Pemimpin itu dilihat dari keberanian mereka menolak kemewahan yang merugikan rakyat. Kalau DPRD dan kepala daerah diam, mereka sama saja melegitimasi pelesiran berkedok pelatihan” pungkasnya.

.RED