KUNINGAN, KASATU.ID - Pemerintah Kabupaten Kuningan akan kembali menggelar mutasi pejabat tinggi pratama (JPT) jilid 2 pada Senin, 14 Juli 2025. Namun belum juga resmi diumumkan, bocoran nama-nama pejabat yang akan mengisi kursi baru sudah beredar lebih dulu di kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyampaikan bocoran informasi awal sekaligus memberikan kritik tajam terhadap agenda mutasi tersebut.
Dalam keterangannya kepada KASATU.ID, Uha menyebut bahwa mutasi kali ini bukan sekadar penyegaran organisasi perangkat daerah, melainkan sarat muatan konsolidasi kekuasaan.
Ia mengaku telah mengantongi daftar nama pejabat yang akan dilantik dan mengaku mendapatkannya dari sumber internal yang kredibel. Nama-nama yang disebut antara lain: Laksono akan menempati posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Elon Carlan sebagai Staf Ahli Bupati, Dudi Fahrudin memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Guruh Irawan Zulkarnaen sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Asep Budi memimpin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Usep Sumirat menempati posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Purwadi sebagai Kepala Bappeda.
Uha mempertanyakan dasar penempatan para pejabat tersebut. Ia menilai sejumlah nama tidak menunjukkan capaian kinerja yang menonjol namun tetap mendapat promosi jabatan.
“Ini semua diduga bukan soal kompetensi lagi, tapi soal siapa dekat dengan siapa. Pejabat yang biasa-biasa saja bisa naik karena tahu cara ‘bermain cantik’,” ujar Uha, Minggu malam (13/7/2025).
Ia bahkan menyebut mutasi ini sebagai panggung politik birokrasi, tempat loyalitas personal dihargai lebih tinggi daripada profesionalisme dan rekam jejak kerja.
Ia menegaskan bahwa mutasi ASN seharusnya didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, publik tidak pernah mengetahui bagaimana proses seleksi, apa indikator yang digunakan, dan sejauh mana keputusan itu bebas dari tekanan politik.
“Baperjakat seharusnya bekerja berdasarkan prinsip meritokrasi. Tapi hari ini, kita melihat Baperjakat berubah menjadi alat kelola kepentingan politik kekuasaan,” sindir Uha.
Lebih tajam lagi, ia mengingatkan bahwa pola mutasi yang terkesan politis ini bisa menjadi sinyal awal tentang bagaimana birokrasi dijadikan alat kelola kepentingan kelompok tertentu.
“Mutasi ini berpotensi menjadi ‘tandamata akhir’ bagi para loyalis. Jangan heran kedepannya pejabat-pejabat ini jadi tim sukses terselubung,” katanya.
Uha menyebut bahwa LSM Frontal tengah mendalami kemungkinan adanya pola transaksional dalam mutasi-mutasi belakangan ini. Ia menegaskan, jika ditemukan indikasi tersebut, pihaknya tidak akan segan membawa persoalan ini ke meja hukum dan ke Komisi ASN.
“Jangan anggap ini urusan internal. Rakyat punya hak untuk tahu siapa yang memimpin mereka, dan bagaimana proses seseorang bisa duduk di kursi jabatan publik,” tambahnya.
Sementara itu, suasana di lingkungan Pendopo Kabupaten Kuningan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda persiapan pelantikan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BKPSDM ataupun Sekretariat Daerah.
Beberapa pejabat yang namanya disebut enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi dan lebih memilih menunggu informasi resminya esok sesuai undangan yang diterima.
Di tengah minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah, masyarakat pun hanya bisa menunggu dan menebak, sambil menyimpan satu pertanyaan sederhana, apakah mutasi ini akan membawa perubahan nyata, atau sekadar memperindah mozaik loyalitas dalam lingkaran kekuasaan?
.RED
