Soal Open Bidding Sekda Kuningan, Didin: Publik Menunggu Keberanian Bupati Bicara Jujur!
KUNINGAN, KASATU.ID - Polemik belum dilantiknya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif hasil open bidding (OB) di Kabupaten Kuningan terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya Genie Wirawan Rafi menyampaikan pembelaan terhadap Bupati Kuningan, kini giliran pengamat lokal, Didin Syafarudin, angkat bicara dan menyampaikan kritik tajam namun konstruktif.
Menurut Didin, prinsip kehati-hatian dan ketaatan pada hukum yang disampaikan oleh Genie memang patut diapresiasi. Namun, yang menjadi permasalahan mendasar adalah minimnya komunikasi publik dari Bupati terkait alasan belum dilantiknya hasil OB Sekda yang sudah melalui tahapan resmi dan panjang.
"Prinsip kehati-hatian dan taat hukum itu bagus. Tapi yang jadi soal, bagaimana sebenarnya penilaian Bupati terhadap hasil OB yang lalu? Apakah hasilnya dianggap bermasalah oleh Bupati?" tanya Didin dalam pernyataannya, Jum'at (25/7/2025).
Ia menilai, Bupati tidak bisa hanya berlindung di balik narasi kehati-hatian tanpa disertai keterbukaan kepada masyarakat. Padahal, Sekda merupakan jabatan strategis yang mempengaruhi ritme pemerintahan daerah secara menyeluruh.
"Tolong dong Pak Bupati, mau atau beranikah menyampaikan kepada publik alasan yang jelas mengapa sampai hari ini hasil OB Sekda belum juga dilantik?" tegas Didin.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kegaduhan dan spekulasi yang beredar di ruang publik hari ini justru bersumber dari ketertutupan itu sendiri. Transparansi menurutnya menjadi kunci untuk meredam asumsi liar yang dapat merugikan citra pemerintahan daerah.
"Poin pentingnya adalah, kegaduhan ini terjadi karena Bupati tidak menyampaikan secara langsung alasan penundaan atau ketidaklolosan hasil OB Sekda. Jika memang ada catatan serius, sampaikan terbuka, agar publik tidak dibodohi oleh asumsi,” ujar Didin.
Ia juga mengingatkan bahwa masa tugas Plt Sekda saat ini akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan, sehingga penundaan yang berlarut tanpa kejelasan hanya akan memperburuk tata kelola birokrasi di Kabupaten Kuningan.
“Jangan sampai pemerintahan kehilangan arah karena kekosongan koordinasi akibat jabatan Sekda yang tidak pasti. Bupati harus menyudahi kekaburan ini, bukan dengan retorika, tapi dengan kejelasan sikap,” pungkasnya.
Dengan demikian, Didin berharap Bupati Kuningan segera membuka ruang penjelasan publik secara transparan, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan marwah pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
.RED
