Krisis Moral Meluas: Dari DPRD ke LGBT dan Pelecehan di Sekolah, Kuningan Butuh Tindakan Tegas

KUNINGAN, KASATU.ID - Aksi pembubaran kerumunan yang diduga komunitas LGBT di kawasan Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, mendadak viral dan memicu perdebatan sengit. Tindakan spontan ini dilakukan oleh seorang warga berinisial F, yang dikenal sebagai atlet tinju lokal. Peristiwa tersebut memantik reaksi luas dari masyarakat serta organisasi masyarakat sipil, termasuk Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan.

F mengaku bertindak karena merasa resah terhadap meningkatnya aktivitas komunitas LGBT di ruang publik, terutama di sekitar Pasar Kepuh. Ia juga menyebut adanya perilaku yang dianggap melecehkan terhadap warga lain.

“Kadang mereka suka melakukan cat calling atau tatapan yang tidak nyaman ke laki-laki normal. Saya sendiri sering diperlakukan begitu,” ungkap F.

F juga menyoroti keberadaan grup daring komunitas LGBT dengan ribuan anggota yang dinilai semakin berani mengekspresikan diri di tempat umum. Meskipun tindakannya menuai kritik karena dilakukan tanpa koordinasi aparat, FMPK menilai aksi spontan ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya respons pemerintah daerah.

Sekretaris FMPK Kuningan, Luqman Maulana, menegaskan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi ALARM bagi pemerintah dan tokoh agama.

“Ini adalah wujud keprihatinan atas absennya langkah nyata pemerintah, tokoh agama, maupun ormas keagamaan dalam menghadapi fenomena sosial yang semakin terbuka,” tegas Luqman.

Krisis Moral yang Lebih Luas: Bukan Sekadar LGBT

Luqman menilai bahwa persoalan moralitas di Kuningan bukan hanya terkait komunitas LGBT. Kondisi saat ini, menurutnya, sudah masuk kategori ALARM SERIUS karena meluas hingga ke pejabat publik, pendidikan, dan birokrasi.

Ia mencontohkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan salah satu anggota DPRD yang kini tengah diproses Badan Kehormatan DPRD. Kasus ini disebut menambah panjang daftar persoalan moral di lingkup legislatif.

Lebih memprihatinkan, krisis moral juga merambah dunia pendidikan dan pemerintahan desa. FMPK menyoroti dua kasus pelecehan seksual yang sempat mencoreng nama Kuningan: kasus Kepala Desa yang diduga melecehkan anak di bawah umur serta kasus oknum guru mata pelajaran agama di sebuah SMA Negeri yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswanya.

“Jika tidak ada langkah tegas, krisis moral ini akan semakin merusak tatanan sosial, bukan hanya di masyarakat umum tapi juga di lingkungan birokrasi dan pendidikan,” kata Luqman.

Tanggung Jawab Bersama: Pemerintah Jangan Bungkam

Peristiwa di Pasar Kepuh membuka kembali pertanyaan besar, sejauh mana pemerintah daerah berperan dalam menangani fenomena sosial yang dianggap menyimpang menurut norma masyarakat?

FMPK menilai sikap diam pejabat publik dan tokoh agama justru memicu aksi spontan masyarakat. Jika tidak segera ditindaklanjuti, mereka khawatir potensi konflik horizontal bisa meningkat.

“Kejadian ini bukan hanya soal LGBT. Ini tentang krisis moral dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Jika pemerintah terus bungkam, masyarakat akan bertindak sendiri, dan itu berbahaya,” ujar Luqman.

Menjaga Moral atau Memicu Konflik?

Krisis moral yang mencuat di DPRD dan peristiwa di Pasar Kepuh menunjukkan bahwa pembiaran bukanlah solusi. Dibutuhkan langkah konkret, regulasi yang adil, serta keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan untuk menghentikan laju degradasi moral.

Tantangannya bukan sekadar menertibkan satu kelompok, tetapi membangun kembali tatanan sosial yang menjunjung nilai etika, tanggung jawab, dan keadaban publik. Pemerintah daerah perlu menunjukkan kepemimpinan nyata agar keresahan masyarakat tidak berubah menjadi konflik yang lebih besar.

.RED