KUNINGAN, KASATU.ID - Proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan memasuki babak baru. Setelah merampungkan mutasi 20 pejabat eselon II, Pemkab Kuningan dikabarkan akan melanjutkan rotasi bagi sekitar 100 pejabat eselon II lanjutan III dan eselon IV pada Jumat, 25 Juli 2025.
Informasi ini dibenarkan Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, yang mengklaim mendapatkan kabar tersebut dari tiga sumber internal yang dapat dipercaya. Menurutnya, mutasi ini merupakan gelombang besar yang akan mengisi jabatan-jabatan struktural seperti Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan, dan lainnya.
“Saya mendapat informasi dari tiga sumber terpercaya, mutasi akan digelar hari Jumat. Ini mutasi besar, sekitar seratus orang termasuk eselon II lanjutan, eselon III dan eselon IV,” ungkap Uha kepada KASATU.ID, Senin (21/7/2025).
Namun, Uha mengingatkan bahwa mutasi dalam skala besar ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari nuansa kepentingan politik jangka pendek. Ia menyindir keras agar Pemkab tidak mengulangi kesalahan yang dinilai mencoreng wajah birokrasi Kuningan, seperti kasus penempatan suami istri dalam satu atap instansi.
“Mutasi suami-istri dalam satu instansi, seperti di Bappeda, adalah blunder. Itu bukan sekadar soal formasi jabatan, tapi soal etik dan akuntabilitas. Jangan ulangi lagi kesalahan itu,” tegas Uha.
Sebagaimana diketahui, Kepala Bappeda Kuningan saat ini dijabat oleh Purwadi Hasan Darsono, sementara sang istri, Rineka Soelaeman, menjabat sebagai Sekretaris Bappeda. Penempatan ini sempat menuai kritik dari masyarakat sipil karena dianggap menyalahi prinsip profesionalisme birokrasi dan menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Uha menilai, percepatan rotasi yang dilakukan Pemkab justru terkesan sebagai upaya menutupi polemik tersebut.
“Saya khawatir mutasi ini bukan dilandasi evaluasi menyeluruh, melainkan langkah defensif untuk meredam sorotan publik. Jangan sampai birokrasi ini jadi panggung pencitraan,” ujar Uha.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar Pemkab tidak hanya bereaksi ketika masalah sudah viral, seperti yang terjadi dalam kasus kematian janin di RSUD Linggajati. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya proaktif, bukan sekadar responsif terhadap tekanan opini.
“Kasus RS Linggajati baru ditindak setelah viral. Begitu juga soal suami istri satu atap. Ini pola yang buruk. Pemerintahan yang sehat seharusnya mengambil langkah korektif sejak awal, bukan menunggu amarah publik,” sindirnya.
Meski melontarkan kritik, Uha tetap berharap mutasi kali ini bisa menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi Kuningan. Ia menyerukan agar proses ini benar-benar mencerminkan arah visi-misi Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, yaitu “Kuningan Melesat.”
“Kalau mutasi ini dilandasi kepentingan politik, maka Kuningan tidak akan melesat, justru akan terseret dalam pusaran kepentingan sempit. Kita butuh birokrasi yang murni profesional dan meritokratis,” tegasnya.
Uha juga meminta agar nama-nama yang dimutasi diumumkan secara terbuka beserta pertimbangan dasarnya, agar publik bisa menilai transparansi dan kualitas keputusan tersebut.
“Rakyat berhak tahu. Siapa yang dimutasi, dan mengapa. Jangan ada rotasi yang hanya berpindah nama tapi tidak membawa perubahan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, telah menyatakan bahwa mutasi eselon III dan IV memang akan segera dilaksanakan, menyusul mutasi eselon II yang telah selesai. Beni menegaskan bahwa seluruh proses penempatan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kebutuhan organisasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Kuningan terkait jadwal pelaksanaan mutasi maupun konfirmasi soal nama-nama pejabat yang akan bergeser.
.RED
