KUNINGAN, KASATU.ID - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 15 Juli 2025. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan yang dijalankan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022.
Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, seluruhnya merupakan mantan pejabat di lingkungan kementerian. Nadiem sendiri disebut sebagai pihak yang sejak awal mengambil keputusan penggunaan sistem operasi Chrome OS pada perangkat yang kemudian dibagikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pusat, distribusi bantuan ini telah menjangkau berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berdasarkan data resmi yang dihimpun redaksi per 21 Juli 2025, sebanyak 184 satuan pendidikan di Kabupaten Kuningan tercatat menerima bantuan perangkat Chromebook melalui skema Bantuan Pemerintah. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bagian dari program percepatan digitalisasi sekolah dan diarahkan untuk digunakan oleh guru maupun siswa dalam mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi.
Dari total penerima, jenjang Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan 106 sekolah, disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 52 sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 lembaga, serta masing-masing tiga sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebagian besar bantuan diberikan pada tahun 2021, sesuai dengan target digitalisasi tahap awal yang dicanangkan oleh Kementerian.
Meskipun pelaksanaan di daerah berjalan sesuai dengan administrasi, sejumlah catatan muncul terkait kesiapan teknis di lapangan. Program ini sebelumnya sempat menuai kritik karena diduga tidak disertai pemetaan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah dengan akses internet terbatas dan kapasitas tenaga pendidik yang belum merata dalam penguasaan teknologi.
Dengan adanya proses hukum yang kini tengah berlangsung di Kejagung, publik menanti kejelasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek berskala nasional ini. Kabupaten Kuningan menjadi salah satu wilayah yang bisa dijadikan contoh untuk melihat langsung bagaimana program ini berjalan dan sejauh mana perangkat yang telah dibagikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
.RED
