Menteri Maruarar Berkonflik Dengan Wamen Fahri Hamzah, Uha: Program 3 Juta Rumah Ilusi
JAKARTA, KASATU.ID - Konflik publik antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) dan Wakil Menteri Fahri Hamzah kembali mencuat ke permukaan. Ketegangan ini muncul karena perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan program 3 Juta Rumah, termasuk pengelolaan rumah subsidi dan strategi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perselisihan ini awalnya terlihat ketika Fahri Hamzah menuding BP Tapera menyesatkan Menteri Ara terkait skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurut Fahri, tanggung jawab penyaluran rumah subsidi seolah dialihkan ke Kementerian PKP, padahal lembaga ini terpisah dan seharusnya bekerja sesuai peran masing-masing.
Perselisihan lain muncul terkait ukuran rumah subsidi. Menteri Ara mendukung rumah minimal 14 meter persegi untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan, sedangkan Fahri menentang kebijakan ini karena rumah sekecil itu dianggap tidak layak huni dan hanya simbol semata. Fahri juga menilai kinerja Kementerian PKP masih “nol”, terlalu fokus pada kegiatan CSR dan proyek simbolik, sementara renovasi rumah kumuh dan penataan kawasan strategis belum berjalan maksimal.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menanggapi konflik ini dengan komentar pedas dan keras. Menurut Uha, inti permasalahan bukan sekadar soal strategi teknis, melainkan benturan antara pencitraan dan kerja nyata.
“Kalau hanya tampil di media, rakyat tetap tidak mendapat rumah yang layak. Fahri ingin kerja, Menteri Ara ingin sorotan,” tegas Uha, Senin (18/8/2025).
Uha menekankan bahwa fokus Menteri Ara pada pencitraan melalui kegiatan CSR dan proyek simbolik dapat menghambat efektivitas program perumahan rakyat. Sebaliknya, Fahri menekankan kerja nyata, mulai dari pembangunan rumah layak huni hingga renovasi kawasan kumuh. Hal ini menurut Uha mencerminkan perlunya kepemimpinan berbasis hasil dalam program strategis pemerintah.
Lebih jauh, Uha menyoroti lemahnya koordinasi internal dalam kementerian. Konflik antara Menteri Ara dan Fahri Hamzah, kata Uha, bisa menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan program 3 Juta Rumah yang seharusnya menjadi prioritas nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antarpejabat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas proyek agar program ini benar-benar tepat sasaran.
Uha juga menyoroti implikasi bagi masyarakat. Jika perbedaan pendekatan ini tidak segera diselesaikan, banyak keluarga berpenghasilan rendah berisiko tidak mendapatkan rumah layak huni sesuai kebutuhan. Ia menyerukan agar pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas pencitraan politik, dan memastikan bahwa setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.
Konflik ini juga memicu perhatian publik yang menantikan langkah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa pihak menilai reshuffle kabinet mungkin diperlukan untuk menegaskan prioritas kerja nyata dalam program perumahan rakyat. Menurut Uha, langkah ini penting agar program 3 Juta Rumah tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar bisa memberikan manfaat langsung.
Dengan komentar Uha, setidaknya publik mendapat perspektif tajam bahwa konflik ini bukan sekadar perselisihan pribadi, melainkan benturan antara pencitraan politik Menteri Ara dan kerja nyata Fahri Hamzah, yang menentukan keberhasilan program perumahan rakyat.
(imm)
