Setahun Tanpa Sekda Definitif, Didin Syafarudin: Bupati Kuningan Jangan Seret Jabatan Karier ke Politik

Didin Syafarudin (Dok. Ist)

KUNINGAN, KASATU.ID - Polemik jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan terus menuai kritik. Pemerhati politik dan pemerintahan, Didin Syafarudin, menilai Bupati Kuningan terkesan abai terhadap aspirasi masyarakat karena hingga kini belum melantik Sekda definitif, padahal hasil open bidding (OB) sudah ada sejak setahun lalu. Menurutnya, pernyataan Bupati yang menganalogikan hubungan dirinya dengan Sekda seperti suami dan istri dalam rumah tangga justru menimbulkan ironi. 

“Saya agak geli mendengar analogi itu. Faktanya, tidak sedikit juga rumah tangga yang gagal dalam perjalanannya. Kalau urusan birokrasi dianalogikan ke rumah tangga, masyarakat bisa salah persepsi,” ujar Didin dengan nada kritis, Sabtu (23/8/2025).

Fakta terbaru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirim surat agar Pemkab Kuningan melaksanakan OB ulang. Didin menegaskan bahwa lahirnya surat tersebut tak lepas dari usulan Pemda Kuningan sendiri.

“Artinya, Pemda seperti tidak serius menindaklanjuti hasil OB yang sudah dilakukan setahun lalu. Pertanyaan publik sangat wajar yaknj mengapa Bupati tidak segera melantik Sekda hasil OB terdahulu?” ungkapnya.

Hingga kini publik tidak mendapat jawaban jelas, padahal sudah ada nama yang lolos dan berhak menduduki kursi strategis tersebut.

Situasi ini menurut Didin menimbulkan kerugian tersendiri bagi masyarakat. Selama satu tahun, Kabupaten Kuningan tidak memiliki Sekda definitif yang menjadi motor penggerak administrasi pemerintahan. Kekosongan ini, kata dia, bisa membuat birokrasi tersendat dan pelayanan publik terganggu. Ia mengingatkan bahwa jabatan Sekda sejatinya bukanlah jabatan politik, melainkan jabatan karier.

“Sekda harus dilihat dari kapasitas, kapabilitas, dan integritas, bukan dari kepentingan politik. Kalau jabatan karier ini ikut terseret ke ranah politik, yang rugi bukan hanya ASN, tapi juga rakyat secara keseluruhan,” tegasnya.

Masyarakat kini menunggu sikap tegas Bupati Kuningan. Bagi Didin, hal ini bukan sekadar soal melantik pejabat, melainkan tentang menunjukkan komitmen kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kalau Bupati serius ingin membangun pemerintahan yang profesional, seharusnya segera ada kejelasan soal Sekda. Jangan biarkan kekosongan jabatan ini jadi alasan melemahnya pelayanan publik,” pungkasnya. 

Dengan nada retoris ia menutup kritiknya “Apakah Bupati akan terus abai terhadap suara rakyat, atau berani mengambil keputusan yang adil dan tepat demi Kuningan yang lebih baik?”

(imm)