TPP ASN Dipangkas, Apa Kabar Pokir? Yusup: Bupati Kuningan Harus Berani!

KUNINGAN, KASATU.ID - Aktivis Masyarakat Peduli Kuningan (MPK), Yusup Dandi Asih, Selasa (12/8/2025) menyambut baik dan mengapresiasi langkah Bupati Kuningan yang berani mengambil kebijakan merasionalisasi atau memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkisar antara 20-30% bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kondisi fiskal daerah yang semakin menekan anggaran pemerintah.

Rasionalisasi TPP ASN: Langkah Berani Namun Berisiko

Yusup menilai bahwa pemangkasan TPP adalah langkah berani yang patut didukung, terutama mengingat kondisi keuangan daerah yang memerlukan pengelolaan lebih efisien. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah daerah juga mempertimbangkan sisi lain dari kebijakan ini. Ia menyoroti keberadaan ASN yang selama ini memiliki beban pinjaman besar di lembaga keuangan, mulai dari bank, koperasi, hingga lembaga pembiayaan lainnya dengan menjaminkan TPP-nya.

“Di beberapa lembaga keuangan, ada ASN dengan plafon pinjaman berkisar antara 90 - 100% dari penghasilan. Jika TPP dipangkas tanpa solusi untuk beban pinjaman ini, maka risiko gagal bayar akan sangat tinggi. Gagal bayar tersebut bukan hanya berpotensi merusak kondisi keuangan ASN, tapi juga mengancam etos kerja dan pembangunan,” jelasnya.

Yusup menambahkan bahwa tekanan finansial ini juga bisa membuka celah praktik korupsi, di mana ASN yang terdesak akan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman mereka.

Pokir dan Belanja Besar Lainnya Harus Jadi Sasaran Rasionalisasi

Lebih jauh, Yusup menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang hanya menyasar ASN adalah kebijakan yang tidak berimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani merasionalisasi pos-pos belanja lain yang justru menyumbang beban terbesar dalam anggaran daerah, khususnya pokok-pokok pikiran (pokir) Pimpinan Daerah dan DPRD.

“Jika benar-benar ingin memperbaiki fiskal, jangan hanya memangkas di sisi ASN saja. Pokir yang selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar, kalau perlu dihapuskan dulu selama beberapa tahun sampai kondisi fiskal membaik. Di daerah lain sudah ada yang berani melakukannya dan itu berhasil mengembalikan kondisi fiskalnya menjadi lebih sehat, lalu kenapa Kuningan tidak bisa?” tegas Yusup.

Menurutnya, keberanian pemerintah daerah khususnya Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si untuk memangkas pokir akan menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius melakukan reformasi anggaran yang menyeluruh dan tidak hanya mencari solusi mudah di sisi ASN.

Manajemen Fiskal yang Transparan dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Yusup juga menekankan pentingnya penerapan manajemen fiskal yang baik dan transparan dalam pengelolaan anggaran daerah. Setiap pemotongan anggaran, termasuk TPP maupun pokir, harus disertai dengan perencanaan yang matang dan realokasi anggaran yang jelas.

“Realokasi anggaran harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan perencanaan yang terukur. Jangan sampai pemotongan anggaran justru menimbulkan dampak sosial dan ekonomi negatif yang lebih besar,” ujarnya.

Harapan MPK untuk Masa Depan Fiskal Kuningan

Sebagai organisasi masyarakat yang peduli pada pembangunan daerah, MPK berharap pemerintah daerah mampu menjalankan kebijakan fiskal dengan keberanian dan keadilan. Pemangkasan anggaran harus dilakukan secara menyeluruh dan proporsional agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan moral yang berujung pada penurunan kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik.

“MPK akan terus mengawal proses ini agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada perbaikan kondisi fiskal dan kesejahteraan masyarakat luas,” pungkas Yusup Dandi Asih.

.RED