Uji Kompetensi Pejabat Jadi Sinyal Rotasi Era Dian-Tuti, Mang Ewo: Langkah Positif Menuju Birokrasi Profesional
KuninganSatu.com,- Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menggelar Uji Kompetensi (Ujikom) bagi para kepala SKPD/OPD pada Jumat dan Sabtu (25–26 April 2025). Kegiatan ini disebut-sebut sebagai langkah awal menuju pelaksanaan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan pada era kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani.
Pengamat kebijakan publik Kabupaten Kuningan, Sujarwo, menilai pelaksanaan Ujikom ini merupakan indikator kuat bahwa duet Dian-Tuti bersiap menata ulang birokrasi pasca kemenangan dalam Pilkada 27 November 2024 lalu.
"Ujikom ini bukan hanya formalitas. Ini semacam pemetaan kekuatan birokrasi, agar ke depan prinsip 'the right man on the right place' bisa benar-benar terwujud," ujar Mang Ewo, sapaan akrabnya kepada kuningansatu.com, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, penempatan pejabat yang tepat berdasarkan kemampuan dan kapabilitas akan menciptakan etos kerja yang dinamis, efektif, dan produktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan tim penguji dari luar daerah dalam pelaksanaan Ujikom kali ini.
"Kita harus angkat topi. Ketika proses ini dikawal pihak independen, apalagi dari luar daerah, maka kita bisa berharap hasilnya lebih objektif. Ini penting untuk menghindari kesan ‘like and dislike’ yang selama ini kerap membayangi mutasi," kata Mang Ewo.
Terkait kemungkinan munculnya nuansa politis dalam mutasi perdana di era Dian-Tuti, Mang Ewo menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar namun harus tetap dalam batas wajar dan proporsional.
"Bagaimanapun, Dian-Tuti naik ke kursi pimpinan lewat proses politik. Tapi yang paling penting, siapa pun yang ditunjuk menempati posisi strategis harus berdasarkan hasil uji kompetensi, bukan sekadar kedekatan atau loyalitas politik," ujarnya tegas.
Mang Ewo juga berharap, momentum ini tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan yang minim dampak, melainkan menjadi titik balik perbaikan manajemen ASN di Kuningan.
"Mutasi jangan cuma ganti nama dan kursi. Tapi harus jadi momentum perombakan sistemik demi pelayanan publik yang lebih baik," pungkasnya.
Dengan langkah ini, publik menanti apakah duet Dian-Tuti mampu membuktikan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(red)
