Dampak Pariwisata Cigugur Disorot Gubernur, Ini Kata Bupati
KuninganSatu com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak pembangunan pariwisata yang tengah berlangsung di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/5/2025) Dedi menyoroti tergerusnya sumber-sumber mata air serta kerusakan tanah yang mulai mengancam keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.
Gubernur Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah perkembangan sektor pariwisata yang pesat.
"Saya minta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Bupati H. Dian Rakhmat Yanuar, agar langkah-langkah pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pariwisata," tandasnya.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan yang menjaga harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam sangat diperlukan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan agar sektor pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal tanpa merusak ekosistem yang ada, demi masa depan yang lestari bagi generasi mendatang. Sebagai langkah konkret, Gubernur Dedi mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat untuk merumuskan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus dijaga, karena keduanya saling mendukung demi kesejahteraan bersama," tambahnya.
Menanggapi pernyataan Gubernur Dedi, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rakhmat Yanuar, M.Si, usai menghadiri rapat paripurna DPRD menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan terhadap isu pelestarian lingkungan di Kuningan.
"Terkait isu Pak Dedi yang mengarahkan Bupati Kuningan untuk menjaga kelestarian, saya memang menyampaikan beberapa hal ke provinsi, termasuk aspirasi Kuningan yang konsisten menjaga konservasi lingkungan," kata Dian.
Namun, Bupati Dian juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kuningan dalam upaya pelestarian tersebut.
"Sampai hari ini, kita belum pernah mendapat insentif dari pemerintah atas upaya lingkungan ini. Saya sudah sampaikan hal ini ke Gubernur, bahkan ke para menteri. Ini memang butuh proses," tambahnya.
Bupati juga menyoroti keterbatasan fiskal yang dihadapi Kuningan, yang menurutnya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program-program lingkungan.
"Kuningan menghadapi masalah besar karena keterbatasan fiskal dan kekurangan APBD. Ini tidak proporsional dengan beban yang harus dipikul daerah," ujar Bupati Dian.
Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pusat dalam memberikan insentif bagi upaya konservasi yang dilakukan di daerahnya.
(red)
