Krisis Petani Muda dan Isu Lingkungan, Bupati Kuningan Siap Evaluasi Program dan Investasi
KuninganSatu.com,- Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menyoroti persoalan regenerasi petani dan isu lingkungan yang semakin mendesak di Kabupaten Kuningan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 60 persen petani di Kuningan berusia di atas 56 tahun, yang menunjukkan krisis regenerasi di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan Bupati ketika wawancara bersama media usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (7/5/2025).
“Minimnya keterlibatan generasi muda di pertanian harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah provinsi,” kata Bupati Dian.
Ia menegaskan perlunya program yang menjadikan pertanian lebih menarik, termasuk melalui kemudahan akses terhadap layanan perbankan dan proses perizinan. Selain itu Bupati juga menyinggung persoalan fluktuasi harga saat panen raya yang kerap merugikan petani.
“Ini seharusnya bisa diintervensi oleh pemerintah agar petani tidak terus dirugikan,” ujarnya.
Terkait isu lingkungan, Bupati Dian menyatakan sepakat dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang menyebut Kuningan sebagai paru-paru wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Menurutnya, pembangunan di Kuningan harus dilakukan secara berkelanjutan dan proporsional agar tidak merusak lingkungan.
“Terutama kawasan tangkapan air, yang justru menghasilkan miliaran rupiah bagi masyarakat. Soal moratorium pembangunan perumahan di wilayah-wilayah sensitif lingkungan, akan kami kaji dan tertibkan secara menyeluruh,” tegasnya.
Adanya isu mengenai rencana pembangunan hotel di kawasan wisata Arunika Bupati Dian mengaku belum menerima laporan resmi. Namun ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan investasi dan kelestarian alam.
“Kuningan harus tetap menjadi daerah yang ramah investasi, tapi juga tetap menjaga lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menanggapi persoalan pengelolaan air yang melibatkan beberapa pihak termasuk salah satunya adalah BUMD. Ia menyebut adanya ketidaksepakatan serta laporan tentang pengusaha yang menggunakan air secara langsung tanpa prosedur resmi.
“Saya belum bisa berkomentar lebih jauh, tapi saya akan segera mengundang semua pihak terkait untuk duduk bersama. Minggu depan saya akan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, termasuk PDAM,” pungkasnya.
(red)
