100 Hari Kerja Dian - Tuti: Dari Karpet Rp100 Juta, Opini WDP, Hingga ke Harapan Publik
Raksawacana, KuninganSatu.com - Sebuah diskusi publik refleksi 100 hari kerja Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani digelar pada Minggu, (1/6/2025) pukul 13.00 WIB di Gedung Raksawacana. Diselenggarakan oleh komunitas Waroeng Rakyat, forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah selaku Eksekutif, legislatif, masyarakat sipil, ormas, LSM dan pengamat kebijakan publik, untuk meninjau kembali capaian dan permasalahan yang muncul dalam tiga bulan pertama pemerintahan baru.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah tokoh penting daerah, seperti Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Ketua Komisi II DPRD Jajang Jana, PJ Sekda Beni Prihayatno, Asda II, Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik. serta perwakilan dari lembaga survei Jamparing, yang memaparkan hasil survei bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati tergolong cukup baik.
Namun demikian, sejumlah catatan kritis juga mencuat. Salah satunya terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, yang mengejutkan banyak pihak karena selama 10 tahun terakhir Pemkab Kuningan secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penurunan opini ini dihubungkan dengan kelemahan dalam pengelolaan kas daerah, termasuk dugaan bahwa penggunaan dana oleh bendahara OPD tidak sesuai peruntukannya.
Program unggulan “Lapor Melesat” turut menjadi sorotan publik. Dalam forum tersebut, Ismah, seorang pegiat media sosial, menyampaikan pandangan mengenai program tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi bahwa Lapor Melesat ini sudah berjalan dengan baik. Karena ada warga yang melapor kabel kusut, besoknya langsung ada yang menghampiri. Tapi sayangnya, yang yang datang justru RT dan pihak vendor." ungkapnya.
Ini menjadi catatan penting bahwa bagaimana bisa data seorang pelapor bisa tersebar, Pernyataan ini menyoroti satu sisi ke gagalan program dalam merespons aduan warga, juga menunjukkan adanya kekhawatiran akan kerahasiaan identitas pelapor, yang berpotensi menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan keluhan.
Isu lain yang juga ramai dibahas adalah pengadaan karpet senilai Rp100 juta untuk Gedung Sekretariat Daerah yang baru. Ketua DPRD Nuzul Rachdy menanggapi isu tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.
"Wajar saja jika pengadaan karpet tersebut Rp100 juta, itu termasuk kecil karena itu diperuntukkan untuk mengganti karpet yang 15 tahun belum diganti. Yang saya herankan, kenapa kwitansinya bisa bocor ke publik," katanya.
Diskusi ini mencerminkan keterbukaan yang tumbuh di masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan. Evaluasi seperti ini diharapkan menjadi alarm bagi Pemkab Kuningan untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kembali kepercayaan publik, termasuk untuk meraih kembali opini WTP di masa mendatang.
(dika)
