Disebut Rancang Manajemen Konflik UPK, Ali Akbar: Itu Pembelaan Diri Pelaku!
Cibingbin, KuninganSatu.com - Menyusul berkembangnya isu keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin, Ali Akbar, anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akhirnya angkat bicara.
Jumat, (13/6/2025), Ali Akbar membenarkan bahwa dirinya pernah meminjam dana UPK, saat itu, ia masih menjabat sebagai Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
“Benar saya pernah meminjam. Tapi saat itu ada kebutuhan operasional mendesak, dan skema pinjaman itu adalah kebijakan internal yang legal serta terbatas, hanya diberikan ke pihak tertentu,” ujar Ali Akbar.
Ia menegaskan bahwa pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan aturan main yang berlaku saat itu, bukan hasil rekayasa atau penyimpangan prosedural.
Terkait tudingan bahwa dirinya adalah perancang manajemen konflik dalam kasus korupsi ini sesuai dengan apa yang disampaikan JN, Ali dengan tegas membantah.
“Itu tidak benar. Saya menduga itu hanya bentuk pembelaan diri dari yang bersangkutan. Karena sejak awal, dia tidak pernah mengakui kesalahannya,” katanya.
Ali menyayangkan adanya narasi yang menyebut bahwa konflik ini adalah "desain", padahal menurutnya, itu hanya cara pihak tertentu untuk menutupi kesalahan pribadi.
Lebih lanjut, Ali Akbar menyampaikan bahwa ia telah dipanggil oleh Kejaksaan sebagai saksi dan memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui.
“Saya sampaikan semua yang saya tahu. Yang perlu digarisbawahi, inti persoalannya adalah penyalahgunaan wewenang oleh ketua saat itu. Banyak keputusan diambil tanpa sepengetahuan kami di Badan Koordinasi,” jelasnya.
Ali juga mengungkap bahwa penggunaan dana oleh ketua dilakukan secara sepihak, dan baru terungkap saat proses hukum berjalan. Ia menyebut bahwa selain dirinya, beberapa pihak lain juga turut terdampak, termasuk mantan camat setempat.
Di akhir pernyataannya, Ali menegaskan bahwa segala yang terjadi kini merupakan konsekuensi dari tindakan yang selama ini disembunyikan, dan satu per satu mulai terbuka ke publik.
“Yang disebut perancang konflik itu justru sedang menutupi kesalahannya sendiri. Ini bukan soal konflik yang direkayasa, ini soal tanggung jawab hukum,” pungkasnya.
(red)
