KONI Kuningan di Persimpangan: Antara Reformasi atau Pembekuan

Ketua Bidang Organisasi Pengcab Wushu Kuningan, Solehudin

KuninganSatu.com - Drama bersambung berjudul KONI Kuningan, Dari Medali ke Materai tampaknya makin seru saja. Meski dari luar tampak adem ayem seperti bale desa seusai hujan, siapa sangka dalamnya mendidih. Bagaikan panci presto tanpa katup, aroma gejolak akhirnya tak bisa disembunyikan. Satu per satu pengurus mundur, dan yang paling dramatis tentu saja ketika sang Ketua Umum, M. Ridho Suganda, Senin (2/6/2025) resmi melambaikan tangan ke kamera dan mengibarkan bendera putih.

Surat pengunduran dirinya beredar dengan manis dengan tanda tangan dan materai, tentunya, karena di negeri ini, tak ada yang sah tanpa selembar stempel lima belas ribu. Satu hal yang jelas, KONI Kuningan bukan sedang sakit, tapi mungkin sudah masuk IGD. Dan seperti biasa, semua pihak saling menunggu siapa yang akan jadi dokter bedah organisasi ini, kalau tidak ada, ya dibekukan saja sekalian.

Kalau semua ini terus dianggap angin lalu, maka bersiaplah semua cabang olahraga (Cabor) di bawah KONI Kuningan akan duduk manis sebagai penonton di babak kualifikasi Porprov Jabar 2025, bahkan hingga Porprov XV 2026 di Bekasi, Depok, dan Bogor. Sebuah pencapaian yang luar biasa kalau yang dicari adalah absen total dari arena.

Solehudin, Ketua Bidang Organisasi Pengcab Wushu Kuningan, yang sejak awal jadi pengamat tetap serial ini, akhirnya naik panggung juga. 

“Paska peristiwa beredarnya surat pengunduran diri Ketum KONI, perlu disikapi secara hati-hati dan bijaksana. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru ketika diajukan calon pelaksana tugas (PLt) KONI,” katanya, penuh peringatan, Rabu (3/5/2025).

"Karena kalau casting dilakukan sembarangan, bisa-bisa drama ini malah berubah jadi horor organisasi," imbuhnya.

Ia menegaskan, “KONI jangan asal menunjuk calon Plt. Meski alasan klisenya karena ketiadaan anggaran. Namun jika tidak melaksanakan reformasi organisasi, nisacaya persoalannya akan berlarut-larut dan berpotensi KONI Kab. Kuningan dibanned atau dibekukan KONI Jabar. Kenapa, persoalannya bisa berlarut-larut?” tanyanya. Pertanyaan ini layak diajukan dalam debat publik, karena jawabannya seolah rahasia negara.

Menurut Solehudin, penyebab utamanya bukan hanya soal anggaran, tapi mentalitas instan dan selektif alias pilih kasih.

“Ada beberapa indikator perlu adanya reformasi, pertama selama ini KONI tidak membuat Cabor kecil menjadi besar. Artinya hanya memikirkan Cabor besar yang mentereng dengan medali emas dalam setiap Porprov. Sementara Cabor kecil dibiarkan mati sendiri karena atletnya tidak ada atau tidak dilakukan pembinaan dengan baik,” jelasnya.

"Ibarat pesta, hanya tamu VVIP yang dapat jatah makan, sisanya nonton sambil bawa rantang kosong," tambah Solehudin.

Lanjut Solehudin, “Kedua, mementingkan pembelian atlet yang sudah jadi, artinya KONI hanya memikirkan cara instan meraih prestasi dengan raupan medali. Padahal kalau atlet lokal dibina serius, disekolahkan di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang terdapat di pelbagai daerah. Hasilnya membentuk atlet handal dan berprestasi.” Tapi sayangnya, investasi jangka panjang tidak semenarik pencitraan jangka pendek karena medali bisa dibeli, tapi sabar dan strategi tidak bisa diborong di toko olahraga.

Jadi, penutup Solehudin benar-benar seperti suara rakyat yang bosan dijanjikan reformasi. 

“Seorang Plt KONI harus memiliki kriteria mampu mencari uang tanpa pinjaman ke koperasi. Memiliki jejaring luas baik ke perusahaan milik negara (BUMN) maupun ke pemerintah pusat. Memiliki komitmen untuk membesarkan cabor kecil berprestasi. Tidak memanjakan salah satu Cabor. Jika tetap mempertahankan sistem KONI seperti sekarang, kami menolak,” tegasnya.

Sebuah pesan yang tajam: jika KONI masih dikelola dengan logika "yang penting tampil", jangan salahkan kalau nanti prestasi tinggal jadi kenangan dan gedung KONI cuma jadi tempat rapat kosong. Karena dalam dunia olahraga, yang kalah bukan hanya atlet tapi juga harapan masyarakat yang percaya bahwa organisasi ini dibentuk untuk membina, bukan membinasakan.

(red)