Kuningan Butuh Sekda Kuat, Bukan Sekadar Dekat
Opini, KuninganSatu.com - Proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan tengah menjadi perhatian sejumlah pihak. Posisi strategis ini dinilai tidak boleh diisi atas dasar kedekatan politik atau hubungan personal semata. Sekda merupakan aktor utama dalam menggerakkan roda pemerintahan dan birokrasi daerah, sehingga dibutuhkan figur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Kabupaten Kuningan, Firgy Ferdansyah, menegaskan bahwa seleksi Sekda harus mengedepankan prinsip meritokrasi. Menurutnya, proses open bidding tidak boleh hanya menjadi formalitas semata, melainkan harus benar-benar objektif, ketat, dan transparan.
“Proses seleksi terbuka (open bidding) harus dijalankan secara ketat dan berorientasi pada meritokrasi. Jangan sampai jabatan strategis seperti Sekda dipolitisasi. Penurunan standar hanya akan melemahkan birokrasi dan menurunkan kualitas layanan publik,” ujarnya, Jumat (7/6/2025).
Firgy menjelaskan bahwa Sekda bukan jabatan untuk belajar atau ajang uji coba. Dibutuhkan pengalaman birokrasi, kecakapan manajerial, dan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi pemerintahan daerah. Karena itu, menurutnya, ideal jika posisi Sekda diisi oleh lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang memiliki basis keilmuan kuat di bidang administrasi publik dan pemerintahan.
Situasi Kabupaten Kuningan saat ini juga menuntut kepemimpinan teknokratis di level Sekda. Defisit anggaran dan kompleksitas persoalan sosial memerlukan strategi tata kelola yang solid dan efektif.
Firgy menilai Sekda harus mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi dan mitra strategis Bupati dalam menata kembali sistem pemerintahan di tengah krisis fiskal.
“Sekda harus bisa memastikan kebijakan dijalankan dengan efisien, bahkan ketika anggaran terbatas. Posisi ini menuntut kecakapan luar biasa dalam koordinasi lintas sektor,” tegas Firgy.
Ia pun mengingatkan bahwa menjaga kualitas Sekda berarti menjaga masa depan daerah. PERMAHI Kuningan mendesak agar proses seleksi dilakukan tanpa intervensi politik, dan benar-benar fokus pada kapasitas, rekam jejak, serta kemampuan teknis calon yang bersangkutan.
“Ini bukan soal gelar atau asal institusi semata, tapi soal kapasitas, integritas, dan kesiapan memimpin birokrasi. Jabatan Sekda harus diisi oleh yang terbaik,” pungkasnya.
(red)
