Mutasi ‘Prematur’ Kuningan 'Bocor Lagi', Saat Rahasia Negara Jadi Konsumsi Warung Kopi
Cijoho, KuninganSatu.com - Rencana mutasi dan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang kabarnya akan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 menuai sorotan tajam dari Ketua LSM Frontal, Uha Juhana. Ia mengkritik keras kebocoran daftar nama pejabat yang akan dimutasi, menyebut hal tersebut sebagai indikasi lemahnya kepemimpinan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar.
"Kami mendapatkan bocoran nama-nama pejabat yang akan masuk dalam gerbong mutasi. Ini membuktikan bahwa proses manajemen kepegawaian tidak dikelola dengan baik," tegas Uha Juhana dalam keterangannya, Selasa (4/6/2025).
Menurutnya, mutasi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersifat internal dan seharusnya dijaga kerahasiaannya. Ia menilai bocornya informasi ini sangat ironis karena menunjukkan betapa lemahnya kontrol Bupati dalam menjaga disiplin birokrasi di lingkungan pemerintahannya yang baru berusia beberapa bulan.
"Informasi tentang mutasi yang bocor bisa berdampak negatif, mulai dari munculnya ketidakpastian, menurunnya produktivitas kerja, hingga rusaknya kepercayaan antarpegawai dan kepada pimpinan," lanjutnya.
Uha juga menyoroti dampak psikologis terhadap pegawai yang terkena mutasi.
"Kebocoran informasi ini bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan konflik emosional bagi pegawai, apalagi jika mereka merasa dirugikan," tambahnya.
Ia menduga kebocoran ini terjadi karena komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah terkait kebijakan kepegawaian masih melalui saluran informal dan tidak profesional.
"Mutasi ini justru memperlihatkan politisasi birokrasi yang sarat kepentingan, bukan peningkatan kinerja. Penempatan pejabat lebih kental dengan nuansa politik balas budi daripada berbasis pada prestasi," ungkapnya.
Uha juga mempertanyakan kapasitas Bupati Dian Rachmat Yanuar yang merupakan mantan Sekda dan Ketua Baperjakat selama enam tahun.
"Sebagai mantan birokrat dan Ketua Baperjakat, Bupati seharusnya lebih paham soal penempatan jabatan. Tapi justru malah terjadi kekeliruan. Momentum perbaikan ini justru digunakan untuk balas dendam politik," tegas Uha.
Berikut daftar 30 pejabat struktural Eselon 2 yang kabarnya akan dimutasi:
1. Drs. H. Ahmad Juber, M.Si. – Inspektur Daerah
2. Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si. – Kepala BPKAD
3. Drs. H. Deniawan, M.Si – Kepala Bappeda Litbang
4. Drs. H. Dadi Hariadi, M.Si. – Kepala Kesbangpol
5. U. Kusmana, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Drs. Ucu Suryana, M.Si. – Asisten Administrasi Umum
7. Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si. – Sekretaris DPRD
8. Ir. I. Putu Bagiasna, MT. – Kepala Dinas PUTR
9. Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd. – Kepala Dinas Sosial
10. Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.Si. – Kepala Satpol PP
11. H. Mochamad Nurdijanto, SH., M.Si. – Kepala Dinas Perhubungan
12. Drs. Yudi Nugraha, M.Pd. – Kepala Dinas Dukcapil
13. Drs. Dudi Pahrudin, M.Si. – Kepala Dinas Kominfo
14. Ir. Usep Sumirat – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc. – Kepala DPMPTSP
16. Drs. H. Nurahim, M.Si. – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17. Drs. Laksono Dwi Putranto, M.Si. – Kepala Bappenda
18. Dr. H. Mohamad Budi Aumudin, SE., M.Si., M.H. – Kepala DPMD
19. Dr. H. Edi Martono, MARS. – Kepala Dinas Kesehatan
20. Dr. Wahyu Hidayah, S.Hut., M.Si. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21. Toni Kusumanto, AP., M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesra
22. dr. Deki Saifullah, MMKes. – Direktur RSUD 45
23. Wawan Setiawan, S.Hut., MT. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
24. Dr. H. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd. – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
25. H. Muhamad Mutofid, SH., MT. – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
26. Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si. – Kepala Disporapar
27. Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si. – Kepala BKPSDM
28. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – (Kosong)
29. Dinas KB – (Kosong)
30. Drs. Agus Basuki, M.Si. – Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan
31. Dr. Carlan, S.Pd., M.Pd. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
32. Dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
"Mutasi seharusnya menjadi upaya meningkatkan kinerja birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal, bukan ajang balas jasa politik," pungkas Uha.
(red)
