PKL Puspa: Kami Terusir Meski 'Kontribusi' Tetap Mengalir!
Siliwangi, KuninganSatu.com - Setelah sebelumnya menggelar aksi dorong gerobak ke areal pertokoan siliwangi pada Jum'at (6/6/2025), sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kuningan menyuarakan kekecewaan mereka melalui media sosial terkait ketimpangan penerapan peraturan daerah (Perda) mengenai larangan berjualan di area publik, khususnya taman kota.
Dalam komentar yang ramai diperbincangkan dalam sebuah postingan instagram milik @kuningansatuofficial tentang aksi dorong gerobak ke areal pertokoan siliwangi, akun @nenganjas10 menyuarakan unek-uneknya atas ketidakadilan yang dirasakan oleh para PKL yang selama ini telah patuh terhadap aturan pemerintah.
Mereka menyatakan bahwa relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap PKL dari kawasan Taman Kota (Tamkot) telah mereka terima dengan lapang dada. Namun, muncul kejanggalan ketika beberapa pedagang justru tetap dibiarkan berjualan di area yang dilarang yakni di areal taman kota.
"Ketika kita dialokasikan, kita terima. Tapi kenapa saat kita sudah patuh, kenapa ada keistimewaan untuk area Tamkot?" tulis akun tersebut.
Ia juga menyinggung bahwa kontribusi ekonomi dari para PKL selama ini tetap mengalir, namun tetap saja mereka harus hengkang dari lokasi strategis. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam penerapan aturan.
Komentar dari akun lain seperti @adebudi120 bahkan mengusulkan untuk menggelar aksi demo ke kantor bupati guna menuntut ketegasan penegakan Perda. Sementara akun @buketkuningan mengingatkan pentingnya saling menghargai karena semua pihak memiliki kebutuhan ekonomi.
Sementara itu, akun @pabujabeja dalam bahasa Sunda menyatakan skeptis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya hanya memperbaiki kerusakan di permukaan tanpa menyentuh akar masalah. Komentar ini langsung dibalas oleh @nenganjas10 yang menyarankan agar masyarakat mencermati maksud kebijakan sebelum mengambil kesimpulan.
Seruan khusus pun ditujukan kepada pejabat pemerintah, dalam hal ini Kepala Satpol PP Kuningan @dian_rachmat_y, agar lebih tegas dalam bertindak dan tidak berpihak.
"Masalah perut itu nomor satu, Pak. Jangan tebang pilih, Paak," tulis @nenganjas10 dalam akhir komentarnya.
Fenomena ini memperlihatkan adanya keresahan dari masyarakat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kebijakan publik. Pemerintah diharapkan dapat menjawab keresahan tersebut dengan langkah-langkah yang adil, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial.
(red)
