Jurnalis Gugat UU Pers ke MK, Desak Perlindungan dari Kriminalisasi
 |
| Mahkamah Konstitusi (Foto: Dok. indonesia.go.id) |
JAKARTA, KASATU.ID - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan menyoroti Pasal 8 UU Pers yang dianggap kabur dalam memberikan perlindungan hukum bagi wartawan, sehingga membuka celah kriminalisasi kerja jurnalistik.
Ketua Iwakum, Irfan Kamil, menegaskan wartawan tidak boleh bekerja di bawah tekanan apalagi dalam bayang-bayang ancaman pidana.
“Wartawan tidak boleh bekerja dalam bayang-bayang kriminalisasi. Pers adalah instrumen demokrasi, sehingga pekerja pers wajib mendapat perlindungan hukum yang jelas,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Pasal 8 UU Pers menyebutkan, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Namun, Iwakum menilai rumusan ini menimbulkan multitafsir. Kuasa hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menyatakan pasal tersebut tidak memberi kepastian mengenai bentuk perlindungan yang dimaksud.
“Kalau kita lihat, penjelasannya hanya menyebut jaminan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Pertanyaannya, perlindungan itu datang dari pemerintah dan masyarakat, atau wartawan justru perlu dilindungi dari intervensi pemerintah dan masyarakat? Ini jelas kabur,” katanya.
Uji materi ini bertujuan memastikan kerja jurnalistik yang sesuai kode etik tidak bisa dikriminalisasi. Irfan menekankan, kebebasan pers bukan tanpa batas, tetapi negara wajib hadir melindungi profesi wartawan selama mereka bekerja berdasarkan etika dan kepentingan publik. Fenomena kriminalisasi terhadap jurnalis masih sering terjadi, mulai dari penggunaan pasal karet hingga tuntutan hukum yang menjerat pemberitaan. Kondisi ini menimbulkan iklim ketakutan yang melemahkan fungsi pers sebagai pengawal demokrasi. Melalui gugatan ini, Iwakum berharap MK memberikan tafsir progresif yang menegaskan posisi pers sebagai lembaga independen yang tidak boleh dilemahkan oleh ancaman hukum.
(red/imm)
