Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Pemda Kuningan Teken MoU
 |
| Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta pelaksanaan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Foto: Dok. Setda) |
JAKARTA, KASATU.ID - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) secara resmi menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta pelaksanaan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu (20/08/2025). Acara yang digelar di Kantor BP Taskin, Gedung Grand Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan solusi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi, khususnya Cirebon Raya.
Dalam penandatanganan MoU tersebut, seluruh pihak sepakat untuk menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, serta BP Taskin guna mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, dan sumber daya lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya sinergi multipihak dalam menghadapi tantangan kompleks pengentasan kemiskinan. “Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial-ekonomi secara signifikan. Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami meyakini koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor ekonomi masyarakat berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai lembaga fasilitator, penyusun, pengarah, sekaligus akselerator nasional, BP Taskin juga tengah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif ke 4,5-5% pada tahun 2029.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Kuningan, Walikota Cirebon Provinsi Jawa Barat, serta Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah. Bupati Dian Rachmat Yanuar yang turut hadir didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.
Model Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC)
Program Aglomerasi ini mengusung skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC), yakni model rantai pasok semi tertutup yang mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah untuk menciptakan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Koperasi ditempatkan sebagai pilar utama untuk menghubungkan petani dengan akses produksi, pengolahan, serta penjualan.
Melalui skema SCLSC, BP Taskin bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk:
Mendorong modernisasi sektor pertanian melalui teknologi, inovasi, dan mekanisasi;
Meningkatkan produktivitas serta daya saing petani lokal;
Membangun rantai pasok terintegrasi berbasis koperasi;
Mengembangkan material baru untuk mendukung transisi energi terbarukan;
Menciptakan lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan.
Dorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Inisiatif Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini diharapkan menjadi model nasional yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, serta pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, BP Taskin, pemerintah daerah, dan sektor swasta optimistis inisiatif ini mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan komunitas.
(nurin/imm)
